PENGANTAR EKONOMI 2
“ Kebijakan Ekonomi dalam Konteks Global dan Pengantar Ekonomi Pembangunan ”
Dr. Sri Murtiasih SE., MM.
Disusun Oleh :
Kelompok 8 1EB01
- Astried Sandra Amalia (21213467)
- Intan Ayuningsari Mukti Putri (24213430)
- Rinata Puspitasari (27213730)
- Roliya Sella Romanna (28213060)
- Yuni Ariani (29213589)
FAKULTAS EKONOMI
AKUNTANSI
ATA 2013/2014
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hidup bekerja sama lebih baik daripada hidup sendirian. Kebijakan yang mengacu pada tindakan yang diambil atau yang diputuskan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi secara global.
Tujuan dalam kebijakan makro ekonomi :
- Menstabilkan Ekonomi
Kestabilan ekonomi meliputi tingkat pengangguran tenaga kerja yang tinggi, tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti dan terdapat keseimbangan diantara ekspor dan impor serta lalu lintas modal dari dalam atau luar negeri.
- Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi
“To achieve full employment without inflation” mencapai tingkat pengangguran tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Pada umumnya negara tidak dapat terus menerus mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agrerat yang dapat mengurangi pengangguran.
- Menghindari masalah inflasi
Inflasi diakibatkan oleh permintaan masyarakat yang berlebihan atau kenaikan dalam biaya produksi yang menimbulkan akibat buruk ke atas kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian.
B. Rumusan Masalah
- Apa kebijakan perdagangan internasional ?
- Bagaimana berkembangnya teori ekonomi pembangunan ?
- Apa masalah dan kebijakan ekonomi di negara yang sedang berkembang ?
C. Maksud dan Tujuan
Untuk mengetahui apa saja kebijakan-kebijakan ekonomi dalam global serta ekonomi pembangunannya.
D. Sistematika Penulisan
BAB 1 : Pendahuluan
Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
BAB 2 : PEMBAHASAN
Berisikan tentang masalah-masalah yang terkait dalam rumusan masalah.
BAB 2
PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN EKONOMI DALAM KONTEKS GLOBAL
- Kebijakan Perdagangan Internasional
Melalui kebijakan perdagangan Internasional, Pemerintah suatu negara berupaya mengoptimalkan manfaatnya hubungan dagang agar kinerja makro yaitu pertumbuhan, distribusi, pendapatan dan stabilitas hingga makin baik sebelum dilakukan perdagangan.
Dalam memperbaiki hubungan distribusi manfaat perdagangan Internasional dan memberikan perlindungan sementara Industri yang dibangun, pemerintah di NSB melakukan kebijakan yang bersifat melindungi industri atau produk domestik. Biasanya negara yang protektif cenderung berorientasi pada pengelolaan pasar domestik (inward looking).
Kebijakan protektif juga dilakukan oleh negara maju tujuannya adalah untuk mempertahankan surplus perdagangan dan kondisi perekonomian internal mereka. Sebab untuk produk-produk tertentu terutama berasal dari sektor industri padat karya atau berbasis SDA.
Negara maju memandang pasar internasional selain dapat memperluan pasar produk domestik, juga untuk melatih diri agar menjadi lebih efisien dan produktif karena terus bersaing, hal ini yang mendorong banyak negara untuk berorientasi ekspor (outward looking).
Kebijakan perdagangan internasional yang biasa ditempuh
- Kebijakan substitusi impor (impori subtitusion policy)
Kebijakan subtitusi import adalah kebijakan memproduksi didalam negeri-negeri terhadap barang-barang yang tadinya import pemerintah pembangunan atau memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk mendirikan industri-industri yang dapat memproduksi barang-barang yang tadinya import.
Ada beberapa manfaat positif yang diperoleh dari kebijakan substitusi impor (SI) :
1) Mengurangi Ketergantungan Pada Import
Terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok atau yang menghasilkan produk. Dalam konteks Indonesia, industri-industri yang dibangun berkaitan dengan penyediaan barang kebutuhan pokok, misalnya pengolahan makanan, tekstile, dan obat-obatan. Sedangkan yang menghasilkan produk antara, misalnya industri pupuk dan pengilangan minyak.
2) Memperkuat Sektor Industri
Pengembangan sektor industri diperlakukan untuk memperkuat perekonomian. Salah satu jalan untuk mempercepat bangunan industri adalah SI. Dimana pemerintah memberikan fasilitas yang memperbesar minat dan kemampuan swasta untuk berinvestasi.
3) Memperluas Kesempatan Kerja
Bertumbuhnya sektor industri juga dapat memperluas kesempatan kerja dengan demikian tenaga kerja yang melimpah di sektor pertanian akan diserap untuk sektor industri tanpa mengurangi output sektor pertanian.
4) Menghemat Devisa
Memperbaiki neraca pembangunan memberikan efek multiplikasi perekonomian domestik, sekaligus memperbaiki posisi perekonomian dunia yang umumnya dilihat dari surplus neraca perdagangan atau menurunnya defisit neraca perdagangan atau dari pasar modal.
Keterbatasan-keterbatasan SI :
1) Menguntungkan perusahaan asing
Perusahaan asing yang menanamkan modal di sektor industri substitusi impor, karena memperoleh proteksi di balik benteng tarif dan memperoleh fasilias keringanan pajak, serta intensif penanaman modal.
2) Pasar domestik cepat penuh
Rendahnya pendapatan per kapita penduduk NSB menyebabkan permintaan domestik akan produk-produknya amat kecil sehingga cepat jenuh.
3) Memunculkan atau memperkuat gejala monopoli dan atau oligopoli
Struktur pasar monopoli dan oligopoli cenderung mengurangi kesejahteraan konsumen karena jumlah output lebih sedikit, sedangkan harga jual menjadi lebih mahal.
4) Ketergantungan yang makin besar terhadap impor
Karena ketidaktersedianya indust pendukung, misalnya yang dapat menyediakan mesin dan bahan baku. Akibatnya kebijakan SI menimbulkan ketergantungan baru terhadap impor.
- Kebijakan promosi ekspor (eksport promotion policy)
Promosi eksport (PE) adalah salah satu alternatif untuk mengatasi cepat jenuhnya pasar domestik karena pasar luar negeri jauh lebih besar dari pada pasar domestik.
Terdapat empat faktor yang menjelaskan bahwa kebijakan PE mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan SI:
1) Kaitan sektor pertanian dengan sektor industri
2) Skala ekonomi(economies of scale) dapat dicapai karena permintaan ekspor yang skalanya cukup besar, sehingga dapat diproduksi secara manufaktur/masai.
3) Meningkatnya persaingan atas prestasi perusahaan karena kuatnya persaingan pada pasar dunia.
4) Dampak kekurangan devisa atas pertumbuhan ekonomi dapat diatasi.
Masalah kebibajakn promosi ekspor (PE) :
1) Cepat jenuhnya pasar internasional
Dari sisi permintaan yang diekspor oleh NSB umumnya barang kebutuhan pokok yang elastis permintaannya (elastisitas harga dan elastisitas pendapatan) sangat rendah, sehingga pasarnya relatif tetap. Sementara pertumbuhan penawaran relatif cepat, sebab NSB banyak melakukan ekspor yang berasal dari sektor industri padat karya atau yang berteknilogi sederhana.
2) Makin kuatnya kebijakan proteksi oleh negara-negara maju
Sekalipun negara maju memiliki keunggulan yang komparatif dalam produksi teknologi padat modal dan ilmu pengetahuan, mereka tetap melakukan proteksi terhadap industri yang berteknologi sederhana.
- Kebijakan proteksi (protection policy)
Dengan proteksi industri domestik dilindungi dari sisi harga produk dan skala produksi, sehingga dapat menjalani tahap pembelajaran (learning process).
1) Tarif (tariff)
Tarif adalah pajak untuk komoditas impor. Tarif berlaku apabila harga pasar internasional lebih rendah daripada harga domestik. Dengan tarif harga impor menjadi lebih mahal, sehingga dapat menimbulkan daya saing harga.
a) Tarif nominal (nomilal tarif)
Tarif nominal adalah tarif yang dihitung berdasarkan perbedaan harga domestik dengan harga internasional.
Keuntungan tarif diatas adalah :
- Keuntungan bagi produsen domestik
Dengan harga yang lebih tinggi, kemampuan penawaran menjadi lebih tinggi, yang artinya pangsa pasar domestik makin dikuasai sehingga pendapatan meningkat.
- Keuntungan bagi tenaga kerja dan atau pemasok domestik
Sebab meningkatnya output berarti meningkatkan kesempatan kerja dan pasar faktor produksi dan atau input lainnya.
- Keuntungan bagi pemerintah
Bentuk manfaat yang dinikmati pemerintah adalah pendapatan pajak sebesar jumlah impor dikalikan pajak per unit impor. Dalam diagram, besarnya penerimaan pajak pemerintah adalah seluas bidang arsiran, yaitu banyaknya barang yang dimpor (Dd2 – Sd) dikalikan pajak per unit (Pt – Pw).
b) Tarif efektif (effective tariff)
Tarif yang mengalami perubahan nilai tambah karena proteksi atau biasa yang disebut sebagai tarif perlindungan efektif (effective rate of protection).
2) Kuota (Quota)
Kebijakan kuota adalah kebijakan pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk kepasar domestik. Pengaruh kuota terhadap permintaan dan penawaran domestik adalah sama dengan pengaruh tarif. Perbedaannya, dengan kuota pemerintah tidak memperoleh penerimaan pajak.
Karena itu menganalisis pengaruh kuota dapatmenggunakan diagram untuk analisis pengaruh tarif nominal dengan arah yang berbeda. Artinya, bila dalam kebijakan tarif pemerintah memengaruhi harga sehingga memengaruhi jumlah permintaan dan penawaran, maka dengan kebijakan kuota pemerintah menetapkan terlebih dahulu jumlah impor, yang dapat memengaruhi harga jual dpmestik, sehingga akhirnya memengaruhi permintaan dan penawaran domestik.
- Kebijakan entreporte
Kebijakan ini dilakukan oleh Hongkong dan Singapura yang mengupayakan pengadaan dan buruh kasar dari negara-negara jajahan kolonial dalam mengembangkan sektor jasa pelayanan komersial yang luas sejalan dengan dengan fungsinyasebagai penghubng atara suatu kawasan/regional dengan ekonomi dunia. Di indonesia mengembangkan model ini dengan Entrepo Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE) yang tidak semua sama dengan entreporte.
EPTE adalah suatu tempat atau bangunan dari suatu perusahaan industri dengan batas-batas tertentu yang didalamnya diberlakukan dengan ketentuan khusus dibidang pabean perpajakan dan tata niaga impor yang diperuntukan bagi pengolahan bahan yang hasilnay untuk tujuan ekspoopv yang terdapat kombinasi antara PE dan entreporte.
B. PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN
Ekonomi pembangunan mulai berkembang pesat setelah Perang Dunia II sekitar pertengahan 1940-an. Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan keterbatasan melimih (increasing the ability and freedom to choice). Pembangunan ekonomi yang harus dibangun terutama adalah kualitas SDM, sarana dan prasarana serta kelembagaan-kelembagaan ekonomi modren.
Ilmu ekonomi pembangunan adalah aplikasi dan adaptasi teori ekonomi Barat dalam konteks negara-negara belum maju dan atau sedang berkembang. Besarnya kendala yang dihadapi menyebabkan pertimbangan efisiensi ekonomi menjadi lebih relavan. Karena itu, target pembangunan berdasarkan prinsip efisiensi, yaitu minimalisasi biaya (cost minimalization) atau maksimalisasi output (output maximalization).
- Berkembangnya teori ekonomi pembangunan
- Klasifikasi negara-negara
Pengelompokan negara disusun oleh lembaga-lembaga kerjasama internasional dengan membedakan karakter-karakter dasar suatu perekonomian, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations), Bank Dunia (world Bank), Organisasi Kerjasama Pembangunan Ekonomi (Organization for Ekonomic & Coorperation Development/OECD).
1) Negara maju dan belum maju
Negara maju atau NSM (developed countries) adalah negara-negaara yang berdasarkan kriteria Bank Dunia (tahun 1990) telah mencapai pendapatan per kapita > US$ 8.000,00, yang output ekonominya sebagian besar disumbangkan oleh sektor ekonomi dan jasa modern, kualitas SDM-nya tinggi dan mengusai teknologi. Sedangakan sebaliknya negara yang belum maju (underdeveloped countries) adalah negara yang belum memenuhi kriteria atau disebut least developed countries (LCDs).
2) Utara selatan
Pengelompokan ini berdasarkan letak geografis. Eropa Barat dan Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) adalah negara maju yang terletak pada Lintang Utara bumi. Namun yang terletak di belahan bumi selatan adalah negara yang telah maju dan NSB.
3) Dunia pertama, kedua, dan ketiga
Pengelompokan ini berdasarkan ideologi yang dianut. Dunia pertama adalah negara-negara Barat yang menganut ideologi liberal dengan sistem ekonomi kapitalis. Dunia kedua adalah negara yang menganut ideologi antiliberalis, dengan sistem ekonomi yang cenderung sosialis contohnya Eropa Timur. Dunia ketiga masih keterbelakangan atau sedang membangun.
- Fakta-fakta berdasarkan laporan badan-badan PBB
Laporan tentang perkembangan pembangunan manusia tahun 1999 (Human Development Report 1999) yang dikeluarkan United Nations DevelopmentProgram (UNDP) menunjukan bahwa kondisi perekonomian dunia ketiga makin memperhatinkan.
Tolak ukur yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi adalahguna mengukur tingkat kemiskinan adalah :
1) Tolak ukur kemiskinan absolut yang dikembangkan oleh Prof. Sayogyo (IPB) yang menggunakan tingkat konsumsi dalam takaran ekuivalen.
2) Kebutuhan Fisik Minimun (KMF) digunakan oleh pemerintah dalam menentukan tingkat upah minimum provinsi (UMP)
3) Bank Dunia membuat indeks kemiskinan yang berlakku bagi NSB.
4) Badan Pusat Stastistik (BPS) yang menggunakan tolak ukur dari Bank Dunia.
Alasan distribusi pendapatan dunia di abad 21 ini akan sulit diperbaiki adalah :
1) Semakin melemahnya akses penduduk dunia ketiga terhadap sumber daya ekonomi penting, khususnya informasi.
2) Semakin tertinggalnya kualitas SDM sebaian besar penduduk dunia ke tiga.
3) Semakin kuatnya cengkraman perusahaan-perusahaan multinasioanal (MNC), yang umumnya berasal dari negara maju.
- Hakikat pembangunan
Pembangunan (development) mengenai tentang proses dan upaya pencapaian penungkatan kualitas hidup. Elemen yang terpenting dalam pembanngunan adalah proses, upaya, dan peningkatan kualitas hidup.
1) Pembangunan sebagai sebuah proses
Pembangunan sebagai sebuah proses adalah pembangunan yang merupakan sebuah tahap yang harus dijalani setiap masyarakat atau bangsa.
2) Pembangunan sebagai upaya
Sebagai upaya pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara/bangsa yang ingin maju.
3) Pembangunan berarti meningkatan kualitas hidup
Hal ini dapat dilihat dari produktivitas, komposisi pengeluaran, serta kebebasan memilih lapangan pekerjaan, barang dan jasa yang diinginkan.
- Hakikat pembangunan ekonomi (economic development)
Pembangunan Ekonomi (Economic Development) = Pembangunan Ekonomi (Economic Growth) + Perubahan-perubahan (Changes).
1) Pertumbuhan (Growth)
Pertumbuhan ini menunjukan skalar. Jika output perekonomian dari waktu ke waktu makin bertambah, dikatakn terjadinya pertumbuhan.
2) Perubahan (Changes)
Perubahan ini menunjukan perubahan ke arah kematangan (kedewasaan).
1) Perubahan sikap (Attitude Changes)
Perubahan sikap antara lain adalah penghargaan terhadap waktu, kesediaan melakukan sesuatu dengan persiapan dan atau perencanaan.
2) Perubahan kelembagaan (Institutional Changes)
Yang harus diprioritaskan dalam perubahan ini adalah hak kepemilikan, uang, dan mekanisme pasar.
3) Perubahan struktural
Perubahan struktural adalah struktur produksi dan pengeluaran. Jika perekonomian makin modern, maka sumbangan output sektor industri dan jasa makin meningkat, sadangkan sumbangan putput sektor pertanian menurun.
B. Masalah dan kebijakan ekonomi di negara-negara sedang berkembang.
a. Permintaan dan penawaran agrerat
- Permintaan agrerat
Jumlah penduduk NSB tidak diimbangi dengan permintaan efektif karena rendahnya tingkat kehidupan. Lemahnya permintaan efektif akan menyulitkan pengembangan sektor industri, yang baru mencapai biaya minimum bila skala produksi sangat besar.
- Penawan agrerat
Penawaran agrerat berkaitan dengan rendahnya produktivitas, minimnya stok barang modal, serta ketergantungan yang besar pada sektor pertanian dan atau primer.
b. Kebijakan ekonomi pembangunan
- Kebijakan ekonomi
a) Kebijakan moneter
Untuk memperbesar kemampuan penawaran agrerat dalam kebijakan moneter melalui pemberian kredit, khususnya pada UKM sedangkan untuk memperbesar permintaan agrerat seperti perumahan yaitu dengan KPR.
b) Kebijakan fiskal
Melalui subsidi dapat meningkatkan daya beli dan atau daya investasi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan tetap
Alasan menahan laju perilaku kelompok adalah:
- Mengurangi inflasi akibat tekanan permintaan
- Menekan efek peniruan (demonstration effect) masyarakan miskin
c) Kebijakan ekonomi internasional
Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk dinegara NSB, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara lain.
Kebijakan yang dipilih NSB adalah :
1) Kebijakan promosi ekspor yang menghasilkan devisa dan meningkatkan daya saing atau daya saing para pelaku ekonomi domestik.
2) Kebijakan substitusi impor yang tujuannya menghemat devisa.
3) Kebijakan proteksi industri, untuk melindungi industri yang baru berkembang sampai mampu bersaing.
- Kebijakan nonekonomi
Kebijakan ini dapat ditempuh pemerintah antara lain penegak hukum, memperbaiki kondisi demokrasi, desentralisasi atau pengembangan otonomi daerah secara bertahap.
C. Utang luar negeri (Eksternal Debt)
Salah satu persoalan terbesar yang dihadapi negara-negara dunia ketiga adalah besarnya utang luar negeri (ULN). Pembahasan ULN dunia ketiga menjadi sangat relevan, karena salah satu faktor penyebab krisis ekonomi di Amerika Selatan periode 1990an dan Asia Timur periode 1990an adalah besarnya ULN, terutama disektor swasta.
- Utang Luar Negeri Pemerintah
Utang luar negeri pemerintah (ULNP) adalah pinjaman pemerintah dari lembaga-lembaga bantuan keuangan internasional, khususnya Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Pinjaman tersebut diberikan untuk mempercepat proses pembangunan. Sebab, untuk menjalakan fungsi-fungsi pemerintahan yang ideal, maka anggaran pemerintah harus sangat besar, sementara kemampuan keuangan negara sangat lemah.
Namun dibalik manfaat, terdapat juga risiko-risiko ULNP, terutama kebocoran inefisiensi penggunaan dana, baik karena kesalahan atau kekurangan manajerial maupun karena korupsi.
- Utang Luar Negeri Swasta
Utang luar negeri swasta (ULNS) dilakukan berdasarkan pertimbangan bisnis. Lembaga-lembaga keuangan internasional baru akan memberi pinjaman kepada sektor swasta, jika memenuhi pertimbangan-pertimbangan finansial. Kadang-kadang pemberi pinjaman meminta jaminan pemerintahan atas utang swasta. Hal ini disebut public guarantee debt.
Karena dasar pertimbangan utamanya adalah untung rugi, maka ULNS mempunyai syarat dan beban yang lebih berat. Umpamanya, janka waktu pinjaman relatif pendek dengan tingkat bunga pinjaman tinggi.
D. Rasio Beban Utang Luar Negeri
Rasio beban ULN merupakan indikator yang digunakan untuk melihat seberapa besar beban utang luar negeri suatu negara. Biasanya rasio ULN dikaitkan dengan jumlah PDB atau jumlah ekspor.
- Rasio ULN / PDB
Angka ULN/PDB menunjukan berapa dari persentase ULN terhadap output. Jika rasionya 60% berarti jumlah ULN adalah 60% PDB. Makin besar angkanya, dianggap makin buruk.
- Debt Service Ratio (DSR)
Debt Service Ratio adalah angka yang menunjukan berapa persen nilai bunga dan cicilan ULN yang harus dibayar terhadap total ekspor.
DAFTAR PUSTAKA :
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001.
- Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Makroekonomi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- http://niniezkhairunnisa.blogspot.com/
- http://emidiawati.blogspot.com/
Yuni Ariani 